Kewenangan pemerintah pusat sehubungan kemacetan di DKI Tips perjalanan yang aman, nyaman dan murah - Teknologi Angkutan Darat, Laut dan Udara: Kewenangan pemerintah pusat sehubungan kemacetan di DKI

Rabu, 13 November 2013

Kewenangan pemerintah pusat sehubungan kemacetan di DKI

PDIP vs Demorat 

Tertarik membaca release tempo online berjudul Demokrat: Wewenang SBY Urus Macet Jakarta Kecil benarkah demikian ?
"Bahwa prinsip pemerintahan saat ini, kewenangan dan kekuasaan sudah habis dibagi. Menurut dia, pemerintah pusat memang masih punya wewenang dalam mengatasi persoalan di daerah seperti kemacetan. Tapi wewenangnya tinggal sedikit. Yang paling berperan adalah pemerintah daerah setempat," ucap Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan.
Tapi bagaimana dengan masalah :
1. Dana, bagaimana APBN dapat dialokasikan sebagian untuk membantu masalah kemacetan di DKI berhubung Istana Kepresiden / Wapres, Kementrian, Lembaga-lembaga pemerintah lain berada di DKI.
2. Tenaga Ahli, bukankah Dirjen PU yang memiliki tenaga ahli untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, bukankah pembangunan jalan tol harus melalui koordinasi dengan Dirjen PU ?
3. Peraturan Perundangan-undangan seperti insentif mobil murah, pajak penjualan kendaraan bermotor dll.
4. BBM Subsidi, ini memang pisau bermata ganda. Mencabut BBM subsidi bisa menyengsarakan masyarakat di golongan bawah namun mempertahankannya juga mengakibatkan penjualan mobil pribadi tetap meningkat sehingga memperparah kemacetan.
5. Kompleks / Perumahan / Rumah Anggota DPR, Presiden/Wapres, Menteri dan Karyawan Kementrian yang jauh dari tempat kerjanya. Dalam hal ini, mungkinkah membangun apartemen / rumah susun sebagai rumah dinas yang berlokasi dekat dengan tempat kerjanya ? Apakah tanah dan bangunan di perumahan kementrian milik pribadi atau milik negara ? Jika milik negara seharusnya bisa dijual atau disewakan dan uangnya untuk membiayai pembangunan apartemen / rusun untuk kementrian tersebut.
6. BUMN yang bisa mendukung transportasi publik termasuk KAI, Damri termasuk gak yah ? Bukankah mereka berada dalam kontrol pemerintah pusat ?
7. Tindakan hukum, bagaimana agar Polisi bisa mengatur lalu lintas dengan baik, melakukan tindakan pada pelanggar lalu lintas, dan sanksi maksimum pada pelanggar peraturan lalu lintas yang diputuskan di Pengadilan untuk tipiring.

Saya sendiri berpendapat kalau ini memang bukan masalah upaya menjatuhkan popularitas Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari Partai PDIP karena sudah sejak dulu kemacetan di DKI sudah menjadi perhatian SBY sebagai petinggi Partai Demokrat.
Walau bagaimana, sebagai seorang yang juga mencari penghidupan di Jakarta upaya Jokowi mengurangi kemacetan sudah terlihat,  memang beberapa hari terakhir kemacetan kembali terjadi akibat sterilisasi jalur busway yang dilakukan Polda Metro Jaya dan curah hujan yang tinggi pada jam pulang kantor.
Menurut pendapat penulis,  untuk hal-hal di atas Pusat justru lebih berperan. Bagaimana menurut pendapat anda ?