Kapal Perintis - Akses Transportasi Pulau-pulau Terpencil

Kapal perintis atau kapal yang merintis suatu tugas, definisi ini biasanya digunakan untuk kapal laut yang melayani rute-rute sampai ke pulau-pulau terpencil dan/atau pulau-pulau terluar. Dikatakan pulau terpencil karena penduduk di pulau tersebut hanya berkisar 100-an kepala keluarga.
Kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi lautan dan diapit 2 samudra dengan ribuan pulau kecil di dalamnya dan konstitusi yang menjamin hak warga negara, mengharuskan akses yang cukup dan manusiawi untuk warga di pulau-pulau tersebut.

Kapal Perintis Penuh Sesak

Kurangnya sarana transportasi mengurangi kemampuan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut bahkan jika adapun kebutuhan masih jauh lebih besar. Tidak jarang kapal-kapal perintis penuh sesak, bukan cuma oleh orang namun juga barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan warga di daerah tersebut.  Resiko kecelakaan semakin tinggi karena muatan yang berlebihan, jadi sulit berharap  untuk memperoleh keamanan apalagi kenyamanan di kapal perintis.
Memang sudah ada kapal-kapal swasta namun kondisinya tidak lebih baik, penumpang berbaur dengan muatan barang, belum lagi fasilitas untuk tidur dan air bersih.
Untuk wilayah timur, bukan hanya kapal perintis yang dibutuhkan namun juga kapal tipe Ro-ro karena selain mengangkut pnumpang, juga mampu mengangkut kendaraan roda 2, roda 4 bahkan truk dan kontainer sekaligus. Kapal tipe ini sangat diperlukan karena keterbatasan crane di sebagian dermaga, sehingga waktu bongkar muat bisa jauh lebih cepat. Terkadang waktu bongkar muat di pelabuhan bisa mencapai 1 minggu namun dengan kapal ini, barang tidak dibongkar namun kendaraan bisa langsung meninggalkan kapal dan pelabuhan.
Berdasarkan informasi yang kami terima, dalam tahun ini pemerintah telah menambah beberapa kapal perintis dan akan terus menambahnya. Kementrian perhubungan menggunakan istilah sabuk nusantara untuk kapal-kapal itu dimana rute-rute yang akan disinggahi akan saling terhubung satu daerah dengan daerah lainnya, pulau yang satu dengan pulau lainnya.
Tujuan yang akan disinggahi diserahkan kepada kepala daerah baik Gubernur, Walikota, maupun Bupati. Karena merekalah yang lebih memahami kebutuhan di daerahnya, selanjutnya mereka pula yang akan mengajukan ke pusat. Pengajuan dilakukan ke Pusat karena Pemerintah Pusat yang akan menanggung subsidinya.
Pemeritah Pusat akan mengatur konektifitas kapal perintis dengan kapal perintis lainnya maupun dengan kapal Pelni lainnya.
Perlu dana yang sangat besar untuk subsidi pembangunan dan operasionalnya namun itu layak untuk dilakukan.

Klik untuk menampilkan gambar